DLHK Berau Tetap Optimistis Adipura di tengah Keterbatasan SDM
KARYA MEDIA, Berau – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau mengakui masih kekurangan personel kebersihan, terutama untuk menjangkau sejumlah wilayah yang belum memiliki petugas tetap.
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Ashari, mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.
Meski demikian, pihaknya tetap berharap adanya penambahan tenaga kebersihan guna mengoptimalkan pelayanan.
“Harapannya tentu ada penambahan personel, terutama di daerah yang belum tercover,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).
Di sisi lain, DLHK Berau terus menggenjot upaya peningkatan kebersihan lingkungan, termasuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bijak dan berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari target besar untuk kembali meraih penghargaan Adipura yang pernah diraih sebelumnya.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi kami lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Zulkifli menegaskan, pihaknya juga akan memperkuat implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap limbah dari produk dan kemasan melalui prinsip Extended Producer Responsibility (EPR).
“Penerapan aturan ini akan kami tekan di Berau,” katanya.
Selain itu, DLHK juga tengah mendorong transformasi pengelolaan sampah melalui strategi nasional yang melibatkan kolaborasi aktif masyarakat.
Perubahan perilaku masyarakat ini, dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
“Ini program nasional yang kami jalankan juga di daerah,” jelasnya.
Tak hanya sebatas sosialisasi, DLHK berencana turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi sekaligus menggerakkan kegiatan gotong royong. Program kebersihan lingkungan ini akan digiatkan kembali, minimal satu kali dalam sebulan.
“Selain menjaga kebersihan, ini juga bagian dari upaya pencegahan penyakit seperti DBD,” katanya.
Terkait sejumlah alat kebersihan yang tidak berfungsi optimal, Zulkifli mengakui kendala utama terletak pada sulitnya mendapatkan suku cadang serta tingginya biaya operasional. Untuk sementara, kegiatan pembersihan dilakukan secara manual.
“Sparepart sulit didapat dan biayanya cukup tinggi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kebersihan, khususnya di kawasan pariwisata, merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah.
“Semua pihak harus berperan aktif, tidak hanya DLHK,” pungkasnya. (/TIM)
