Enam Tahun Menumpang di Rumah Warga, Anak-anak Perbatasan Berau Akhirnya Diperjuangkan Punya Sekolah

KARYAMEDIA, BERAU – Di tengah hiruk pembangunan, puluhan anak di wilayah perbatasan Kabupaten Berau dan Bulungan, Kalimantan Utara, ternyata masih harus belajar menumpang di rumah warga. Kondisi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara warga RT 17 Kelurahan Gunung Tabur dan DPRD Berau, Senin (18/5/2026).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, membahas sederet persoalan mendasar yang masih menghimpit masyarakat perbatasan. Mulai dari pendidikan, listrik, air bersih, jalan rusak hingga persoalan tapal batas wilayah.

Ketua RT 17, Fadli, mengungkapkan aktivitas belajar mengajar selama ini dilakukan di rumah warga di Kilometer 42. Sekolah tersebut sudah menampung 54 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

“Sekolah ini sebenarnya sudah berjalan sekitar enam tahun, tapi sampai sekarang belum punya bangunan sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya pengajuan lahan untuk pembangunan sekolah sebenarnya telah dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati Berau. Namun rencana itu terbentur status lahan yang berada di kawasan HGU perusahaan.

“Di RT 17 ini ada beberapa lahan KBK milik TRH dan di atasnya masuk HGU PT AET. Selain kawasan HGU, sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Tak hanya pendidikan, warga juga mengeluhkan belum masuknya jaringan listrik dan minimnya akses air bersih. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ironisnya, jaringan listrik disebut sudah mencapai gapura perbatasan, hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah warga.

“Kami iri karena listrik sudah sampai di gapura perbatasan. Rumah saya hanya sekitar 200 meter dari gapura, tapi karena beda provinsi jadi belum bisa terpasang,” keluh Fadli.

Persoalan tapal batas wilayah pun ikut mencuat. Bahkan, kelompok tani yang sebelumnya berada di wilayah Berau kini disebut masuk dalam klaim wilayah Kalimantan Utara.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Subroto menegaskan pembangunan sekolah menjadi prioritas utama yang diupayakan terealisasi tahun ini.

“Kami menyarankan agar sekolah itu secepatnya dibangun. Karena saat ini kelasnya sudah dari kelas 1 sampai kelas 6. Artinya sekolah ini sudah berjalan sekitar enam tahun,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kendala utama memang berada pada status lahan yang seluruhnya masuk kawasan HGU dan sebagian milik TRH. Meski begitu, pihak TRH disebut bersedia meminjamkan lahan sekitar dua hektare untuk pembangunan sekolah.

Namun ada syarat yang diberikan, yakni bangunan sekolah tidak boleh permanen karena status lahannya masih pinjam pakai.

“Bagi kami itu bukan persoalan. Yang penting anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.

Selain pembangunan sekolah sementara, DPRD juga mendorong penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor bersama bagi masyarakat.

“Tadi kami mendorong Dinas PU agar segera menindaklanjuti pembangunan sumur bor. Walaupun belum bisa satu rumah satu sumur, setidaknya bisa digunakan bersama,” ujarnya.

Masalah jalan rusak juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada ekonomi warga. Tingginya biaya transportasi membuat hasil perkebunan masyarakat kerap dibeli murah oleh tengkulak.

Menurut Subroto, Dinas PU menyampaikan jalan di kawasan HGU masih memungkinkan untuk ditangani meski belum secara permanen.

“Perbaikannya mungkin berupa penimbunan atau perbaikan ringan, belum bisa dilakukan pengerasan maupun pengaspalan,” jelasnya.

Sementara terkait listrik, DPRD Berau mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong percepatan penyaluran jaringan listrik ke wilayah perbatasan tersebut.

DPRD berharap pembangunan sekolah, penyediaan air bersih, hingga perbaikan jalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer dapat masuk dalam anggaran perubahan tahun ini. (/TIM)